Pemblokiran IMEI Berpotensi Merugikan Konsumen

Pemblokiran IMEI Berpotensi Merugikan Konsumen

Sistim pengendalian ponsel ilegal yang menggunakan metode blokir IMEI

diyakini akan membuat banyak masyarakat yang dirugikan. Padahal sejatinya pengendalian ponsel ilegal ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara.

“Harusnya sistim blokir ponsel ilegal dikenakan di tingkat penjual. Bukan di tingkat pembeli. Tidak pernah ada preseden konsumen yang dihukum. Kalau pemerintah mau menindak ya ke tokonya. Harusnya pemerintah memiliki data white list. Pemerintah juga bisa meningkatkan pengawasan masuknya ponsel ilegal mulai dari pelabuhan hingga toko. Sehingga semua pintu masuk bisa diawasi. Jika yang diblokir dari tingkat operator maka yang akan dirugikan adalah konsumen,”papar Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT).

Menurut Heru, Pemerintah mungkin bisa mempertimbangkan membuat sistim whitelist

dengan memasukan data IMEI dari tanda pendaftaran produk (TPP) impor dan produksi. Masyarakat yang ingin membeli HP baru dapat melakukan pengecekan dan mendaftarkan IMEI di sistim yang dibangun oleh pemerintah.

Jika validasi dan registrasi IMEI tersebut tidak dilakukan atau tidak sesuai dengan data TPP

impor dan TPP produksi, maka ponsel tersebut tidak bisa dipergunakan di sistim operator Indonesia.

Heru mengingatkan kepada Kominfo bahwa kewenangan Kominfo yang tertuang dalam UU telekomunikasi hanya sampai pada menerbitkan sertifikasi perangkat telekomunikasi. Sehingga seluruh perangkat telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, tidak sampai ke tata niaga ponsel. Apalagi melakukan blokir ponsel.

 

 

Sumber :

https://thesrirachacookbook.com/